zaterdag 20 februari 2010

dinsdag 16 februari 2010

zaterdag 13 februari 2010

Tanggapan buku:
Mengutamakan Rakyat
Wawancara Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi
Oleh Liem Siok Laan


Nasionalisme Baru.
Saya setuju dengan sebutan Nasionalisme Baru seperti yang di ungkapkan oleh Mas Saurip di bukunya Mengutamakan Rakyat halaman 38, untuk membedakan dengan Nasionalisme Souvinis Spanyol, Portugal, Perancis, Belanda dll; dan Inggris Raya yang mataharinya tidak pernah tenggelam itu. Sebenarnya periode jaman ini bisa kita sebut gelombang globalisasi pertama perampokan regeri-negeri jajahan oleh negeri-negeri penjajah, dan periode ini bisa juga kita sebut periode Kolonialisme lama. Kolonialisme lama membagi-bagi dunia menjadi negeri-negeri kolonial dengan batas-batas yang mereka tentukan. Penindasan dan penghisapan Kolonialisme lama ini telah mendorong perlawanan rakyat untuk mengusir penjajah. Lahirlah semangat Nasionalisme dan patriotisme untuk membela Tanahairnya dari penjajahan.
Perlu juga di sini saya katakan bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme adalah anak/ produk dari jaman, dan tidak bisa lahir ketika syarat-syarat jamannya belum memungkinkan. Jadi tidak bisa lahir pada jaman perlawanan Perang Padri, Perang Aceh maupun Perang Diponegoro dan lain-lainnya sebelumnya. Bahwa perang-perang pada waktu itu merupakan imbrio-imbrio semangat nasionalisme dan patriotisme, itu saya kira benar.
Semangat nasionalisme dan patriotisme di Indonesia lahir pada awal abad 20 sejak lahirnya Budi Utomo 20.05.1908 dan Serikat Dagang Islam 1911 yang menjadi Serikat Islam 1913. Imbrio partai-partai ini belum mempunyai konsep kesatuan wilayah. Baru pada hari Sumpah Pemuda 28 Okt 1928, di mana hadir wakil-wakil dari organisasi-organisasi Jong Java, Jong Ambon, Jong Selebes (Sulawesi), Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond dll., dirumuskan kesatuan wilayah, kebangsaan dan bahasa Indonesia. Tugas organisasi-organisasi dan partai-partai gerakan pembebasan nasional Indonesia pada waktu itu adalah menyedarkan masyarakat Indonesia, bahwa negeri ini adalah negerimu dan Belanda itu adalah menjajahmu, jadi membangkitkan kesedaran nasional dan partiotisme bangsa. Proses kebangkitan semangat nasionalisme dan patriotisme ini berlangsung cukup lama dan baru pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil mencapai tujuan mengusir penjajah dan berdirilah Republik Kesatuan Indonesia yang kita cintai. Kemudian disusul oleh lahirnya negeri-negeri yang sekarang ini kita sebut Negeri-Negeri Berkembang yang dulu disebut juga Dunia Ke-III.
Dari uraian di atas dapat kita katakan bahwa, secara faktor luar, terbentuknya Negeri-Negeri Berkembang adalah merupakan hasil/produk pembagaian dunia oleh Negeri-Negeri Kolonial, dengan tidak mengenal ras, suku dan agama. Tetapi secara faktor dalam bisa juga kita katakan, bahwa terbentuknya kesatuan Negeri-Negeri Berkembang adalah merupakan hasil perjuangan bersama rakyat negeri-negeri jajahan melawan musuh bersama, yaitu penjajahan, dengan dibimbing oleh semangat nasionalisme dan patriotisme yang ditempa selama periode kebangkitan nasional; dan ini sesuai dengan Surat Al Hujurat (49), Ayat-13: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. ... Karena itu di dalam deklarasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan, bahwa wilayah Indonesia adalah meliputi semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, jadi tidak berdasarkan ras atau suku; karena itu pula kita punya lambang negara Bhineka Tunggal Ika, dan itu pula yang diterima oleh PBB. Dari sini pula kita bisa menilai, suatu pergolakan di wilayah Indonesia, apakah pergolakan itu separatisme ataukah gerakan melawan aneksasi oleh Indonesia dengan berbagai cara. Dengan pengertian ini pula kita bisa membedakan gerakan separatisme di Maluku Selatan dengan gerakan melawan aneksasi Indonesia atas Timor Timur. Dengan ini pula seharusnya kita membela kedaulatan kita dalam masalah sengketa pulau-pulau seperti Sepadan, Ligitan, Ambalat (?) dan lain-lain dengan negeri-negeri tetangga.
Dari kejadian-kejadian pasca Perang Dunia Ke-II, dapat kita lihat betapa semangat nasionalisme dan patriotisme telah menunjukkan keampuhannya sebagai kekuatan sepirituil dalam menghancurkan Kolonialisme Lama secara global. Saya berpendapat, bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme ini hingga sekarang masih tetap relevan dan dominan di dalam menghadapi globalisasi sosial, politik maupun ekonomi. Kita bisa melihat, bagaimana Viatnam Selatan dengan mengibarkan semangat nasionalisme (bukan komunisme) dan patriotisme dapat menggalang kesatuan dan persatuan bangsa, dan solideritas internasional untuk mengalahkan Amerika Serikat yang bersenjata moderen. Juga bentokan-bentrokan di antara negeri-negeri di dalam Kubu Sosialis – antara Tiongkok dan Uni Sovyet, antara Tiongkok dan Vietnam, antara Vietnam dan Kamboja – bukan karena perbedaan idologi, tetapi semata-mata adalah karena kepentingan nasional mereka, walaupun di antara mereka itu ada semangat persahabatan internasional yang disebut Internasionalisme Proletar. Juga bentrotkan-bentrokan di antara negeri-negeri yang penduduknya mayoritas Islam – antara Irak dan Iran, antara Irak dan Qwait – bukanlah karena membela kemurnian Islam, tetapi karena kepentingan nasional masing-masing, walaupun di antara umat Islam ada Ukhuwah Islamiah (Persaudaraan Islam), tidak ada paksaan masuk Islam (2/256), amalmu amalmu, agamamu agamamu, dimana masing-masing tidak boleh menjahili satu sama lain. Lebih lanjut kita akan menyaksikan akhir perang di Afganistan dan Irak. Di sini dapat kita lihat, bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme tetap dominan sebagai kekuatan sepirituil dewasa ini.
Dari perang-perang di Tiongkok, Vietnam-Laos-Kamboja, Afganistan dan Irak dalam menghadapi tentara pendudukan asing, kita melihat bagaimana tentara rakyat yang dibimbing oleh semangat nasionalisme dan patriotisme - bukan tentara bayaran - mampu melakukan perang gerilya melawan musuh yang menggunakan senjata moderen, dalam kondisi yang sangat susah payah. Sedang tentara agresor adalah tentara bayaran, yang diindoktrinasi dengan selubung untuk membela tanah air yang sejatinya untuk menjarah kekayaan negeri lain dan mengabdi kepada kepentingan perusahaan-perusahaan besar di negeri mereka. Mereka bertempur di negeri lain, dan tidak mengetahui dengan baik medannya, tidak mengenal siapa musuh siapa bukan, siapa vietcong siapa rakyat biasa, siapa taliban siapa rakyat biasa. Sedang tentara rakyat dilindungi oleh rakyat, rakyat menjadi mata dan telinga tentara rakyat; dan karena itu tentara rakyat ditempat yang terang dan musuh di tempat yang gelap, tidak tahu siapa musuh dan siapa rakyat biasa. Tentara agresor berperang di garis demarkasi yang kabur. Karena itu tentara agresor baik di Vietnam, di Afganistan, maupun di Irak mempunyai semboyan, lebih baik membunuh seratus orang dari pada lolos seorang vietcong, seorang taliban atau seorang pejuang Al Qaida.
Pada tanggal 27.08.2008 saya melihat di teleteks, di mana diberitakan oleh pengamat PBB dan Afganistan, bahwa dalam serangan udara oleh pesawat Amerika di Afganistan Barat hari Jum’at tanggal 22.08.2008 telah jatuh korban 90 orang penduduk; sedang Amerika memberitakan, bahwa dalam serangan udara itu telah meninggal 25 taliban dan 5 orang penduduk. Karena itu tidak mengherankan kalau Amerika untuk menggulingkan seorang Sadam harus membom Bagdad dengan korban ribuan jiwa dan kerusakan materiil.
Saya tertarik pada visi dan misi Mas Saurip tentang pembangunan tentara yang ditulis pada Bab VI, halaman 66 Tentara Bela Rakyat. Selama Perang Dunia Ke-II dan sesudahnya saya melihat lahirnya alternatif pembangunan tentara yang disebut Tentara Rakyat selain pembangunan Tentara Borjuis di akademi-akademi militer borjuis ala Amerika. Ketika masuk akademi-akademi itu para calon siswa di pelonco dengan digunduli dulu, kemudian secara fisik ditendangi dan dipukuli, dihina dan dicaci maki, bahkan di antara mereka ada yang sampai mati. Saya pernah mendapat informasi, mungkin Mas Saurip lebih tahu, bagaimana Akademi Militer di AS mendidik kesatuan-kesatuan tentara dari negeri-negeri Amerika Selatan yang dalam bahasa Belanda-nya disebut Dood Eskader; dalam bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip dengan pasukan yang melakukan Petrus (pembunuh misterius) pada zaman Orba untuk melakukan “schock therapie”, katanya. Untuk melatih kesatuan Dood Eskader ini setiap peserta latihan harus berani memotong telinga “kriminil” yang disediakan untuk mendidik mereka, dengan darah dingin dan mata tak berkedip, bahkan kalau perlu memotong lehernya. Pada tanggal 28.08.2008 saya membaca teleteks di TV yang memberitakan, bahwa New York Times memberitakan peristiwa penembakan 4 tahanan warga Irak yang diborgol dan ditutup mata mereka di bagian kepala di tepi kanal di Bagdad, ketika tentara AS tersebut mendapat tugas untuk membebaskan tahanan tersebut, karena tidak terbukti bersalah. Alasan tentara AS tersebut adalah untuk membalas dendam atas kematian dua anggota kesatuan mereka yang tewas akibat serangan gerilyawan-gerilyawan Irak. Tentara-tentara AS tersebut mengakui perbuatan mereka. Belum lagi berita-berita tentang kekejaman tentara AS dan tentara sewaan Blackwater di penjara-penjara, di antaranya Abu Ghraib dan Guantamo.
Dalam Perang Rakyat di Tiongkok dan di Vietman muncullah pembangunan tentara tipe baru yang disebut Tentara Rakyat. Perang Rakyat memobilisasi rakyat untuk berperang melawan agresor yang datang memerangi mereka. Untuk itu, Partai memimpin rakyat untuk berjuang membimbing dan membantu dan bersama rakyat membebaskan dirinya sendiri, dan bukan seperti pahlawan dari kayangan yang datang untuk menghadiahi rakyat dengan pembebasan seperti Robin Hood atau Zoro. Karena itu dalam rangka perjuangan untuk mengutamakan kepentingan rakyat, kita tidak seharusnya bersandar kepada Ratu Adil atau tokoh-tokoh seperti Mahathir Mohammad atau Thaksin Shinawatra. Belum lama ini saya membaca KOMPAS.com tanggal 23.08.2008 yang memuat berita dari Majalah Forbes, bahwa orang terkaya di dunia dewasa ini adalah Raja Thailand Bhumibol Adulyadej (80 th) dengan jumlah kekayaan $ 35 milyar. Bisa jadi Thaksin mempunyai andil untuk memperkaya rajanya, sedang dia sendiri tahun 2006 terguling karena korupsi dan lari ke Inggris. Menurut berita teleteks sejak Selasa tanggal 26.08.2008 hingga hari ini (tanggal 28.08.2008) di Bangkok para demonstran menduduki kantor Perdana Menteri Samak yang lari ke Markas Besar Tentara Thailand. Beberapa hari sebelumnya saya lihat dia berpidato di TV, bahwa dirinya didukung oleh raja dan tentara Thailand. Dari pengalaman ini ada pelajaran yang bisa ditarik, bagaimana kita harus belajar dari pengalaman yang benar, dengan ketajaman mendalami materi-materi pengalaman tersebut untuk diterapkan di dalam kondisi kita, dan tidak sekedar hanya nggumunan (terheran-heran) saja. Hingga sekarang ini tokh masih ada sementara orang yang mengatakan, bahwa kehidupan pada masa ORBA lebih baik daripada sekarang ini. Mereka tidak mengerti mengapa demikian. Memang kita perlu mempunyai banyak pakar-pakar ekomomi yang canggih, jujur dan mampu menggunakan kemajuan teknologi moderen dewasa ini. Saya kira kita mempunyai banyak pakar yang demikian itu.
Di dalam Perang Rakyat ini muncullah tentara-tentara yang benar-benar dari dan untuk rakyat. Mereka sedar, bahwa perjuangannya itu untuk membela keadilan untuk rakyat seperti tentara-tentara Rasulullah s.a.w. berjuang untuk membela agama. Tentara Rakyat ini sangat kuat untuk membela negeri dan rakyatnya, selama tidak digunakan untuk mengagresi negeri manapun. Keunggulan Tentara Rakyat (TR) ini bisa kita lihat di Tiogkok, Vietnam dan dewasa ini di Afganistan dan Irak. TR tidak berlindung di gua-gua atau di hutan-hutan,, tetapi berlindung di antara rakyat. Hubungan antara rakyat dan tentara seperti air dengan ikan. Setelah rakyat kita sedarkan, maka mereka akan bisa melindungi dan menjadi mata dan telinga tentara kita. Di Vietnam, ketika perang masih dalam tahab perang gerilya, siang hari tentara melakukan kegiatan ekonomi seperti rakyat biasa. Sebagai penjual tempe, ketika menjajakan tempe di dapur markas tentara musuh, ia mendapat banyak informasi tentang kekuatan tentara di maskas tersebut dan acara kegiatan tentara. Malam hari, ketika Tentara-Rakyat melakukan kegiatan operasi militer, mereka sudah memiliki informasi tentang kondisi musuh dengan baik. Tentara ini sangat murah, tidak memerlukan persenjataan hiper moderen, selama tidak digunakan untuk mengagresi negeri manapun.
Bagaimana TNI benar-benar menjadi Tentara Bela Rakyat dan tidak menjadi tukang gebuknya Suharto? Untuk itu kita perlu mempelajari sejarah terbentuknya TNI. Sejauh yang saya ketahui TNI tebentuk dari berbagai kestuan, diantaranya dari bekas KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger), bekas PETA (Pembela Tanah Air), Hisbul Waton, TP (TRIP), Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan lain-lain. Kemudian di buku “Mengutamakan Rakyat” halaman 87, alinea 5 Mas Saurip menceriterakan tahap konsolidasi TNI: “Perang mengusir penjajah selesai, segera disusul dengan konsolidasi TNI yang terkenal dengan istilah RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi) sebagai kelanjutan hasil perundingan KMB tahun 1948”. Sayang Mas Saurip tidak menceritakan pasal yang mana dari perundingan KMB tersebut yang mengacu kepada “pengkonsolidasian” TNI dengan RERA sebagai kelanjutan hasil perundingan KMB tahun 1948. Dari dokumen-dokumen yang pernah saya baca, RERA adalah rekayasa Amerika untuk membersihkan TNI dari kelompok merah dengan sebutan Red Drive Proposal. Rekayasa Amerika ini dicetuskan pada Perundingan Sarangan 21 Juli 1948 yang dihadiri oleh wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika dengan imbalan bantuan untuk Kepolisian Indonesia. Ini saya baca di Google à Peristiwa Madiun à Peristiwa Madiun, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas ... Baca juga di akhir tulisan; Sumber: Kesaksian Sumarsono, dokumen (1) dan (2). Yang menderita sakit hati dari rekayasa Amerika ini adalah kesatuan Pesindo, dan kesatuan-kesatuan merah yang lain, yang tidak setuju dengan kebijaksanaan Pemerintah. Tentang Peristiwa Madiun ini bisa juga dibaca di bukunya Aidit “Menggugat Peristiwa Madiun” di Pengadilan Negeri Djakarta 24.02.1955 (buka di google) yang pada waktu itu tidak ada tanggapan negatif dari pihak pemerintah, bahkan PKI hidup kembali.
Kemudian di dalam meresume “sukses-sukses” TNI di halaman 88, alinea 1 Mas Saurip melanjutkan: “Dengan Malaysia belum usai, muncullah G30S/PKI yang segera dihadapi TNI dengan operasi militer untuk menumpasnya”. Bravo..... TNI! Perlu ditambahkan, bahwa menurut Prof. Jeffrey Winters di buku “Menembus Batas”, halaman 196 dikatakan: “Tahun itu (1965) merupakan tahun terjadinya kekerasan terhadap sejuta rakyat yang tak bersalah”. Kemudian juga di halaman 206 dituliskan: “Ini adalah warisan Suharto – sungai darah dari jutaan yang mati dan jutaan yang menderita tapi hidup-, yaitu rakyat yang sengsara sekarang ini”. Prof. Jeffrey Winter itu setahu saya bukan orang PKI, tetapi kok bisa ngomong begitu ya Mas Saurip? Mbak Liem, jangan mewawancarai orang-orang gendeng seperti Jeffrey Winter lo, salah-salah bisa di-Munirkan! Sayang; Mbak Liem orangnya baik-baik dan jujur dèh. Tanggapan saya agak sinis, jangan marah ya. Orang Jawa bilang guyon-guyon pari keno, artinya sambil bergurau mengenai sayarannya.
Saya syalut deh kepada Mas Saurip, yang di foto-foto di dalam bukunya, Mas Saurip bisa manjing ajur-ajer dengan rakyat lapisan bawah. Untuk mengetahui perasaan hati rakyat yang sengsara akibat ORBA, seperti yang ditulis Prof. Jeffrey, cobalah dekati mereka. Tetapi jangan mengaku dari TNI, dan jangan memakai jas dan dasi; kalau ngrokok ya rokok lintingan sendiri saja. Saya yakin mereka akan menumpahkan penderitaannya dengan sejuta ceritera, terutama orang-orang bekas tapol wanita dan pria, bagaimana mereka disiksa di tahanan dan penjara-penjara, bagaimana anak-anak mereka tidak bisa sekolah dan tidak bisa bekerja, karena orang tua mereka adalah tapol G30S akibat operasi berlin (bersih lingkungan). Sekarang ini rakyat Indonesia sedang mengumpulkan data-data untuk melempangkan sejarah fitnah nasional selama periode ORBA, siapa pelaku kejahatan dan siapa korban kejahatan, janganlah korban kejahatan difitnah sebagai pelaku kejahatan. Janganlah karena adat feodal “mikul duwur mendem jero” menghambat proses pelempangan sejarah. Rasulullah saja untuk menegakkan agama yang benar tidak segan-segan berbeda pendapat dengan pamannya yang ikut membesarkannya. Pepatah Jawa “wanita itu swargo nunut neroko katut” yang berarti, bahwa wanita itu masuk syurga ikut suami, dan kalau suaminya masuk neraka diapun terbawa suami; ini tidak sesuai dengan Surat At Tahrim (66), Ayat 10 – 12, dimana dikatakan, isteri nabi pun ada yang tidak masuk syurga.
Pada periode ORBA ada isu-isu, bagaimana di Lobang Buaya orang-orang anggota Gerwani memotong-motong kemaluan jendral-jendral dengan silet sambil menari dengan lagu genjer-genjer. Di youtube, acara Peter Gontha, ada wawancara dengan seorang saksi hidup di Lobang Buaya, bernama Pak Sukitman, seorang yang polos dan jujur. Beliau menulis buku tentang kesaksiannya itu. Dalam kesaksiannya itu Pak Sukitman tidak melihat adanya orang-orang gerwani di Lobang Buaya. Yang ada adalah pasukan-pasukan tentara yang membantai jendral-jendral. Sekarang ini berhamburan kesaksian tertulis yang bisa diakses lewat internet tentang fakta-fakta kejadian g30s di tahun 1965. Saya mempunyai kumpulan dokumen-dokumen g30s yang saya kumpulkan dari internet/google di antaranya pembelaan M. Munir, Sudisman, Nyono, Omar Dhani dan lain-lain di pengadilan Orba pada waktu itu.
Untuk memperbaiki masyarakat yang sakit akibat wabah ORBA tidak bisa dengan bobokan beras-kencur, tetapi harus dioperasi dengan gerakan rakyat, untuk tidak menyebut revolusi. Walaupun kata-kata revolusi tidak selalu bisa diasumsikan sebagai dar-dèr-dor atau pembunuhan, asalkan gerakan itu dipimpin oleh pimpinan yang kuat, tepat dan berjiwa besar dengan semboyan “janganlah membunuh seekor nyamukpun dalam gerakan rakyat tersebut”, kalau tidak api dalam sekam ini bisa menjadi gerakan pembalasan dendam yang tak terkendali. Revolusi bisa berupa gerakan rakyat di Cina pada tahun 60-an dengan sebutan Revolusi Besar Kebudayaan Proletar atau Restorasi Meiji di Jepang. Keduanya menjadi landasan pembangunan mental dan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa untuk mencapai kemajuan bangsa dengan cepat. Sukarno sering mengatakan, bahwa bangsa kita ini bukan bangsa tempe.
Belum lama ini kita lihat, bagaimana Cina menyelenggarakan Olimpiade yang mendemonstrasikan kesadaran nasionalisme dan patriotisme bangsanya, yang dengan sukarela (tidak digaji) ikut aktif ambil bagian di dalam penyelenggaraan Olimpiade tersebut. Hasilnya, sukses dan dinyatakan sebagai Olimpiade tersukses selama ini. Hingga Panitia Olimpiade di London yang akan datang, jauh-jauh hari mengatakan, bahwa Olimpiade di London nanti sederhana-sederhana saja. Bukankah pada periode pemerintahan ORBA ada diketengahkan “Pembangunan Nasion Seutuhnya, Materiil dan Sepirituil”. Tetapi bagaimana membangun nasion di bidang sepirituil ini, belum ditemukan mekhanime pelasanaannya, bahkan semangat nasionalisme dan patriotisme melemah. KKN merajalela, aset bangsa dan negara dijual dan lain-lain. Hal ini banyak diungkap oleh Amien Rais di dalam bukunya Selamatkan Indonesia.
Setelah mempelajari sejarah terbentuknya TNI dan menjadikan TNI yang benar-benar Tentara Bela Rakyat (Visi Baru Pertahanan dan Keamanan), saya cenderung kepada wajib militer sebagai Milisia Rakyat - sebutlah demikian – yang mempunyai tiga tugas, yaitu latihan militer, belajar dan berproduksi. Kalau tidak salah di UUD 45 ada pasal yang mengatakan, bahwa pertahanan dan keamanan dipikul oleh seluruh rakyat. Tentunya dengan pasal itu tidak diartikan hanya di bidang finansiil (pajak) saja, tetapi juga dengan jiwa dan raga. Kenyataan periode ORBA rakyat dengan membayar pajak untuk membiayai tentara yang menjadi tukang menggebuki rakyat.
Kriteria pemuda-pemudi yang kena wajib militer ini pertama-tama kita ambil dari lapisan rakyat miskin; karena itu ada peranan dalam pengentasan kemiskinan dengan lebih cepat. Mereka itu di antaranya adalah anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya, dari para gelandangan, pengemis, pemulung, preman-preman jalanan, pengamen, pelacur dan dari lapisan miskin yang lain. Rekrutan-rekrutan untuk wajib militer ini tidak perlu diplonco seperti pada AKABRI, tetapi dengan rasa kasih sayang dan pendekatan yang menusiawi kita tingkatkan kesedaran disiplin militer, kerja dan belajar mereka. Mereka diajak berbicara dari hati ke hati oleh kader-kader kita, dengan sangat hati-hati menggali sebab-sebab mengapa mereka terjun ke kehidupan gelandangan, pelacuran dan lain-lain. Setelah sedar, biarlah mereka mengutarakan penderitaan sebelum masuk Milisi Rakyat, dan bila mereka menangis, peluklah mereka dengan kasih sayang yang tulus; jangan dihina, karena mereka itu adalah korban kebijaksanaan pemerintah yang dikuasai oleh elite-elita korupt, penjual kekayaan tanahair. Mereka yang berhasil mengutarakan penderitaannya, kita bimbing untuk berani mengutarakan penderitaannya di masa lalu di forum kesatuan, untuk membangkitkan rasa setia kawan di antara mereka.
Kesatuan-kesatuan milisia ini merupakan kekuatan cadangan yang siap pakai, manakala negeri kita menghadapi serangan dari luar. Markas mereka adalah seperti pondok-pondok pesantren atau kegiatan tapol G30S di Pulau Buru, yang mempunyai lahan-lahan pertanian, peternakan, perikanan atau daerah-daerah yang layak untuk transmigrasi untuk memecahkan kepadatan penduduk di Jawa. Karena itu di kesatuan-kesatuan, mereka melakukan kegiatan belajar dan latihan militer bila tidak sedang sibuk berproduksi. Dalam latihan militer diajarkan teknik, taktik dan setrategi militer dari kesatuan militer sampai ke tingkat kompi. Di bidang produksi di ajarkan pertanian, perternakan dan perikanan secara profesional dan membangun koperasi produksi dengan administrasi yang transparan. Koperasi-koperasi ini menjadi embrio dan melatih kader-kader koperasi untuk BUMR yang akan datang. Pada waktu sore, malam, hari Minggu dan hari luang digunakan untuk belajar membaca-menulis, belajar bahasa Indonesia yang baik, bahasa asing, belajar pertukangan, tukang batu, listrik, menjahit, mencukur, komputer, kegiatan olah raga, kesenian dan lain-lain.
Lama wajib militer bisa dua tahun atau lebih. Di koperasi-koperasi yang sudah berjalan lancar dan telah bisa melakukan perluasan, bagi para wajib militer yang telah selesai masa wajib militernya bisa tetap tinggal di koperasi-koperasi dan mendatangkan anggota keluarganya, tetapi bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan di tempat lain juga boleh. Kegiatan kesatuan-kesatuan milisia ini juga sangat baik untuk usaha transmigrasi di luar Jawa. Bila kesatuan-kesatuan milisia ini sudah meluas di seluruh negeri, kita bisa melakukan dengan baik sistim pertahanan dan keamanan semesta, dengan melibatkan milisia terutama di deretan pulau-pulau kecil di bagian luar negeri kita. Nelayan-nelayan kita dengan dilengkapi HP dan persenjataan sederhana, bisa mengawasi dan memberi berita kepada pasukan AL dan AU, manakala ada pencuri-pencuri ikan atau pelanggaran wilayah kedaulatan kita. Tentang pengorganisasian kesatuan-kesatuan Milisia Rakyat lebih lanjut kita dapat dari praktek, apakah perlu ada kader-kader pengalaman yang tetap menangani pembangunan Milisia Rakyat dan lain-lain.

Kolonialisme baru dan Imperialisme (Nekolim = Neo Kolonialisme dan Imperialisme).
Perang Dunia menurut sementara analis sejarah perang, adalah perang perebutan/pembagian kembali pasar di antara negeri-negeri kolonial. Karena itu posisi negeri-negeri kolonial pada waktu itu menjadi lemah, dan menjadi syarat luar yang baik bagi usaha pembebasan negeri-negeri jajahan dengan mengibarkan tinggi-tinggi panji nasionalisme dan patriotisme. Belajar dari pengalaman mereka, negeri-negeri bekas penjajah (Nekolim) mengubah praktek-praktek penjajahan dan penghisapan mereka dengan mengadakan kerjasama yang baik untuk “membantu” – untuk tidak mengatakan menjajah dan menjarah kembali – negeri-negeri bekas jajahan. Mereka membentuk grup seperti G7 -> G8, IGGI, dan berbagai bank-bank untuk menyedot kekayaan negeri-negeri bekas jajahan. Ini gelombang kedua globalisasi penjajahan oleh Kolonialis dan Imperialis Model Baru (NEKOLIM), lewat globalisasi ekonomi dan politik dan ancaman militer bila diperlukan.
Penjajahan Kolonialisme Baru ini lebih murah dan lebih rakus dibandingkan dengan penjajahan Kolonialisme Lama, karena pada penjajahan Kolonialime Lama ini, Negeri Penjajah membentuk tentara dan pemerintahan di neger-negeri jajahannya, termasuk di Indonesia dengan Gouverneurgeneraal (Gubernur-jendral) sebagai penguasa tertinggi yang mewakili Kerajaan Belanda di Indonesia. Apa lagi menjelang akhir Kolonialisme Lama, terjadi pemberontakan-pemberontakan rakyat melawan penjajahan, seperti di Indonesia terjadi Perang Padri, Perang Aceh, Perang Diponegoro dan kemudian pada awal abad 20 terjadi berbagai perlawanan dan pemogokan yang dipimpin oleh organisasi dan partai-partai kebangkitan nasional hingga akhir Perang Dunia ke-II.
Di bidang politik negeri-negeri Nekolim menepuk dada sebagai pahlawan dalam menegakkan demokrasi dan hak-hak azasi manusia. Kepada pemerintah negeri-negeri yang berani melawan kehendak negeri-negeri Nekolim dituduh tidak demokratis dan melanggar hak-hak azasi manusia, karena itu harus digulingkan atau diembargo. Sedang pemerintah negeri-negeri yang tunduk kepada Nekolim, walau mereka melakukan kediktatoran seperti Suharto, Nekolim memicingkan mata. Amerika Serikat tidak segan-segan menyerbu, nenangkap dan memenjarakan presiden sah Republik Panama, Manuel Noriega, karena pemerintahannya dianggap melakukan kediktatoran. Dan yang terakhir Amerika Serikat dengan bantuan Inggris menyerang Irak dan menangkap presiden Sadam Husein.
Untuk bisa menguasai kembali dunia, Nekolim juga berusaha menggunakan Organisasi-organisasi International seperti PBB, dan segera setelah berakhirnya Perang Dunia ke II mendirikan World Bank dan IMF (International Monetary Fund) untuk mengendalikan sistem keuangan dunia dan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) untuk mengendalikan perdagangan dunia (Baca pendapat Noam Chomsky dan Umar Ibrahim Vadillo di dalam buku Menembus Batas). Selain itu NEKOLIM tidak segan-segan menggunakan kekuatan senjata dan mendalangi kudeta di berbagai negeri yang tidak mau tunduk kepada pengendalianya.
Di bidang ekonomi, mereka menggunakan selubung “bantuan” yang sebenarnya adalah pinjaman (menghutangkan) kepada Negeri-Negari Berkembang (jajahan model baru). Menurut pengamat-pengamat politik berhaluan kiri mengatakan, bahwa penghisapan Nekolim terhadap Negeri-Negeri Berkembang seperti sapi dikuliti tiga kali. Ketika delegasi-delegasi Negeri Berkembang datang mengajukan (mengemis) hutang ke negeri-negeri Nekolim, sesuai dengan aturan-aturan moneter international yang berlaku, mereka tidak mendapat uang berupa tunai, tetapi berupa produk-produk dari negeri pemberi hutang. Produk-produk tersebut lalu ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan penghasil produk-produk negeri pemberi hutang. Biasanya produk-produk tersebut bukan produk yang muthahir dan kwalitas yang tinggi, sedang harganya pun telah didongkrak menurut kemauan mereka. Sehingga apa yang disebut bantuan kepada negeri-negeri berkembang, membuka pasar bagi produsen-produsen di dalam negeri NEKOLIM. Ini adalah pengkulitan pertama. Sebelum delegasi-delegasi pencari hutangan kembali ke negeri mereka, tuanrumah menyelenggarakan pesta perpisahan demi suksesnya “kerja sama dan hubungan kedua negara”, dan tidak lupa tuanrumah memberi oleh-oleh kepada para delegasi, untuk tidak mengatakan suapan kepada mereka, bahkan tidak jarang mengirim kado untuk presiden dan nyonya, bila prediden dan nyonya berhalangan datang.
Tidak jarang, dalam rangka “kerjasama dan hubungan dua negara” perdana menteri atau presiden negara pemberi hutang datang bersama rombongan usahawan-usahawan ke negeri penghutang. Saya pernah melihat acara TV Belanda yang menceritakan sukses usahawan-usahawan Belanda yang mendirikan perusahaan-perusahaan Belanda di luarnegeri. Usahawan-usahawan tersebut, selain mengutarakan teknis berusaha di luar negeri juga menceritakan kultur, kebiasaan atau tatakrama berhubungan dengan pejabat-pejabat setempat termasuk di Indonesia. Di Indonesia kalau mereka menghadap pejabat, jangan duduk metingkrang (kakinya disilangkan di atas kaki yang lain), kalau berdiri tangannya harus disilangkan di bawah perut, kalau menyilahkan harus dengan ibujari kanan dan lain-lain dengan teliti; sayang tidak diutarakan di acara TV tersebut, bagaimana cara menyuap atau memberi sogokan atau komisi kepada pejabat dengan cara yang “sopan”. Hanya pada periode Orba, Ibu Tien Suharto dikenal di Belanda dengan sebutan Madame (Ibu) Tien Procent (10%).
Kemudian pengkulitan kedua adalah ketika mengangsur pembayaran hutang-hutang tersebut. Untuk itu negeri-negeri yang berhutang membayar hutang dengan produk-produk yang diperlukan oleh negeri-negeri yang memberi hutang, dan harga produk-produk itu sangat bergantung kepada pemberi-pemberi hutang, karena yang mendapat hutangan tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk menentukan harga. Ini adalah laba kedua atau pengkulitan kedua. Pengkulitan ketiga adalah berupa bunga pinjaman. Kalaupun ada sebagian pinjaman yang tanpa bunga itu hanya sebagian kecil saja. Cara-cara penghisapan Nekolim ini juga berlaku di dalam kontrak-kontrak di bidang pertambangan, proyek-proyek pembangunan jalan, pelabuhan dan lain-lain. Dengan cara-cara penghisapan Nekolim ini, setiap satu Euro yang ditanam di negeri-negari berkembang oleh perusahaan-perusahaan asing dalam satu tahun sudah menjadi sepuluh Euro, kalau tidak malah lebih.
Cara-cara penghisapan Nekolim ini juga menjadi sebab luar lahirnya budaya korup di negeri-negari berkembang. Nekolim juga menghisap rakyat di negerinya sendiri dengan mekanisme pasar yang ada di negerinya. Di Belanda ada pepatah yang mengatakan: “De ene zijn dood is de andere zijn brood”, yang artinya: “Kematian seseorang adalah roti bagi yang lain”. Sebagai contoh kita ambil ketika terjadi tsunami di Aceh. Untuk “membantu” korban di Aceh di Belanda dibuka rekening untuk menampung sumbangan bagi korban tsunami di Aceh. Hasil sumbangan itu dikumpulkan, untuk membeli tenda-tenda, obat-obatan, bahan makanan dan minuman dan lain-lain. Barang-barang bantuan itu dibeli dari perusahaan-perusahaan. Dengan demikian perusahaan-perusahaan yang hasil produksinya tidak laku atau perusahaan yang akan bangkrut pun menjadi hidup kembali. Hal demikian in terjadi setiap ada bencana alam di negeri manapun.

Amerika Serikat setelah Perang Dunia Ke-II.
Terdapat pendapat yang berbeda antara Blok Barat dan Blok Timur, dalam menilai awal kekalahan Nazi Jerman di Perang Dunia ke-II. Blok Barat menilai, bahwa awal kekalahan tentara Nazi Jerman dan sekutunya adalah pendaratan tentara sekutu dari Canada, Inggris dan Amerika yang disebut Operation Overlord di Normandia, di pantai Utara Perancis, dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sedang Blok Timur berpendapat, bahwa kekalahan tentara Nazi Jerman di Wolgagrad (Stalingrad) merupakan awal kekalahan Nazi Jerman di Perang Dunia ke-II, dengan alasan jumlah devisi Nazi Jerman yang dikerahkan ke front timur, paling besar dibandingkan dengan front-front yang lain, dan setelah kekalahan Nazi Jerman di Wolgagrad, ofensif Tentara Merah Uni Soviet bisa merebut Jerman bagian Timur hingga melewati Berlin. Sedang Operation Overlord terjadi ketika Nazi Jerman sudah lelah dan tentaranya tidak cukup untuk melakukan perang di wilayah yang luas dan lebih lama.
Setelah Perang Dunia ke-II selesai, untuk merebut hati negeri-negeri yang dilanda perang di Eropa, Amerika melancarkan Marshallplan untuk memulihkan ekonomi mereka, dan mengalihkan perhatian politiknya kepada pengaruh komunisme di Uni Soviet, dengan semboyan “Komunisme adalah Atheis”. Sejak itu mulailah propaganda anti komunis dan membentuk persekutuan-persekutuan Nato (North Atlantic Treaty Organisation), Seato (Southeast Asia Treaty Organisation), dan mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam Selatan (Danang dan Hue), Filipina dan lain-lain, untuk mengepung Blok Timur yang komunistis, dan terjadilah periode Perang Dingin. Karena di dalam Perang Dunia ke-II, Amerika tidak mengalami kerugian yang besar, di bidang ekonomi dan militer, Amerika masih kuat. Di dalam Perang Dingin ini Amerika sangat getol mempropagandakan bahaya komunis. Untuk itu negeri-negeri sekutu Amerika harus dipersenjatai. Mereka belanja senjata ke Amerika. Sejak itu Amerika menjadi produsen senjata terbesar di dunia, dari senjata untuk infanteri, berbagai roket, bom dan pesawat tempur hiper moderen. Amerika mendapat keuntungan besar sebagai produsen senjata ini. Untuk itu perlu selalu ada pasar untuk menjual senjata-senjata itu, dan itu terjadi ketika ada perang. Karena itu tidaklah berlebihan, kalau Amerika menjadi negara penyebab perang di planet kita ini dan menjadi negara supra (adikuasa).
Untuk menjadi negara supra ini, Amerika dengan CIA (Central Intelligence Agency) – badan intel pusat – nya tidak segan-segan mencampuri urusan negeri orang, mendalangi kudeta dan mempengaruhi dan memperlemah badan-badan international seperti PBB. Sebagai negara supra Amerika juga perlu menguasai cadangan enersi, terutama minyak di dunia.


Dilema Negeri-Negeri Berkembang (Dunia Ke-III) pasca Perang Dunia Ke-II.
Setelah Perang Dunia ke-I, lahirlah suatu alternatif sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang disebut negeri sosialis, dengan Rusia sebagai negeri sosialis pertama. Setelah Perang Dunia ke-II, negeri sosialis berkembang ke Eropa Timur dan terjadilah Blok Barat yang kapitalistis dan Blok Timur yang sosialistis, dan bukan/belum komunistis, sebagai tahap awal bagi terbentuknya sistem yang komunistis.
Menurut Karl Marx, sistem masyarakat komunistis lahir dari kandungan masyarakat kapitalis dan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Sistem sosialis berkembang dari sosialis utopis di Inggris dan para pakar ahli sosialisme berusaha menjadikan sosialisme yang utopi ini menjadi sosialisme yang ilmiah. Ketika terjadi PD-I (perang perebutan pasar oleh negeri-negeri imperialis), negeri-negeri imperialis menjadi lemah, dan rantai lemah imperialisme ini terjadi di Rusia. Lenin dengan ide-ide komunisme dan Manifesto Komunis dan dengan bersandar pada kekuatan proletariat (serikat buruh) yang sudah cukup dewasa dan memiliki kesedaran kelas yang cukup maju, melihat kesempatan untuk membangun masyarakat sosialis di Rusia dengan menggulingkan kekuasaan tsar dan menjadikan alat-alat produksi berupa pabrik-pabrik dan tanah menjadi milik negara, sebagai perwujudan milik bersama (sosialisasi alat-alat produksi). Di bidang pertanian dibangun perusahaan milik negara (sovkhos) dan milik kolektif (kolkhos).
Menurut pandangan komunis ini, pada tingkat masyarakat sosialis berlaku prinsip pembagian hasil kerja, seseorang bekerja menurut kemampuan dan mendapat menurut hasil kerjanya; sedang pada masyarakat komunis, seseorang bekerja menurut kemampuan dan mendapat menurut kebutuhan. Ciri utama masyarakat sosialis adalah, pemilikan alat-alat produksi oleh masyarakat (sosial), seperti pabrik-pabrik dan tanah, yang di dalam prakteknya dijadikan milik negara dan milik kolektif. Hingga sekarang ini dapat kita amati, bahwa eksperiment untuk pembangunan masyarakat sosialis mengalami kemacetan dan tetap menjadi masyarakat sosialis yang utopis, dan hanya berhasil menjadikan alat-alat produksi dan tanah milik negara dan kembali ke prinsip-prinsip pembangunan masyarakat kapitalis, dengan mengembangkan unit-unit produksi kapitalis swasta dan unit-unit produksi milik negara, bahkan telah membuka dan menyerap penanaman kapital asing di negerinya dengan memberikan peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya undang-undang hak guna bangunan dan hak guna usaha untuk penggunaan lahan tanah yang telah menjadi milik negara, pembangunan ekonomi di negeri-negeri yang dulu sosialis menjadi sangat luwes. Pemerintah dapat dengan mudah menggunakan lahan tanah untuk berbagai penggunaan, seperti untuk cagar alam, daerah perumahan penduduk, daerah rekreasi, daerah industri, jalan-jalan, daerah pertokoan, kanal-kanal pembuangan air banjir dan lain-lain. Di Belanda yang kapitalistis ini pemilikan tanah lebih maju dari pada di Indonesia. Pada umumnya di Belanda, tanah adalah milik pemerintah. Kalau kita beli rumah yang kita beli hanya bangunannya saja, sewa tanahnya tetap kita bayar kepada pemerintah. Karena itu pola-pola pembangunan di setiap distrik misalnya, selalu sama. Di setiap distrik ada daerah tempat tinggal, sekolah dasar, perbelanjaan, pertamanan, tempat permainan anak-anak, garage atau tempat parkir mobil, dan lain-lain. Dari uraian di atas kelihatannya, kegagalan pembangunan masyarakt sosialis membenarkan ramalan Karl Marx, bahwa masyarakat komunis lahir dari kandungan masyarakat kapitalis. Pandangan ini lebih mencerminkan kebenaran pandangan Materialisme Dialektika dan Histori (MDH) Karl Marx. Dalam pembangunan masyarakat, kata Histori di sini adalah keharusan mengikuti kesinambungan sejarah dan tidak boleh memotong sejarah, seperti di Kamboja pada periode pemerintahan Polpot dengan membantai golongan masyarakat yang dianggapnya unsur-unsur burjuasi. Perkembangan sejarah berlangsung seperti tali dari sabut atau benang katun dari potongan-potongan serabut kapas, yang akhir ujung serabut dilanjutkan oleh serabut yang lain sehingga menjadi benang yang panjang. Kita lihat masyarakat periode lahirnya Islam di semenanjung Arab; di masyarakat Arab pada waktu itu masih ada sisa-sisa masyarakat perbudakan, selain masyarakat feodal yang berlaku di antara suku-suku dan kabilah-kabilah Arab. Sesepuh-sesepuh dari berbagai suku menentukan aturan-aturan di dalam masyarakat Arab. Selain itu juga sudah ada imbrio-imbrio masyarakat burjuasi dagang yang diwakili oleh pedagang-pedagang di antaranya adalah Khadijah, yang kemudian menjadi isteri Nabi Muhammad.
Saya bersyukur pada karunia Allah swt, bahwa dalam hidup ini saya menjadi manusia yang hidup di 4 jaman. Ketika kecil selama lima tahun saya hidup di Indonesia sebagai negeri jajahan Belanda, setelah merdeka saya hidup di Indonesia sebagai republik yang sedang membangun, kemudian sekolah di negeri sosialis, dan sekarang hidup di negeri Belanda yang kapitalis. Di Belanda atau Eropa yang kapitalistis ini, saya berusaha mengintip ramalan Karl Marx, bahwa masyarakat komunis lahir dari kandungan masyarakat kapitalis, setidaknya embrionyalah. Di Belanda saya melihat adanya sosialisasi kehidupan. Misalnya tentang pemilikan tanah di Belanda, sesuai dengan ajaran di Al Quran, yang mengatakan bahwa (42/5) kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Karena itu bagaimana menggunakan tanah untuk kemaslahatan umat dengan baik, hanyalah kalau pemilikan tanah untuk bersama dengan penggunaan yang diatur oleh pemerintah. Pada periode pemerintahan Orde Baru, hutan dan lautan dikapling-kapling kepada pejabat-pejabat pemerintah.
Tentang peraturan gaji berlaku, gaji bruto dipotong kira-kira sepertiga untuk berbagai premi sosial, dan yang kita terima adalah gaji neto. Potongan untuk berbagai premi sosial ini di antaranya adalah, premi pensiun; kita belum pensiun tetapi membayar orang-orang orang yang sudah pensiun; asuransi kesehatan untuk biaya pengobatan bila terjadi kecelakaan di tempat kerja; premi pengangguran untuk menyantuni orang-orang yang nganggur; premi hari tua untuk tunjangan hari tua dan lain-lain. Saya berpendapat, bahwa peraturan gaji ini, sesuai dengan ajaran Islam seperti pada Surat Al Baqarah (2), Ayat 3: “..., dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka”,. Yaitu memberikan sebahagian dari rezki kepada orang-orang yang disyari’atkan oleh agama, seperti orang fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain (baca catatan kaki no. 16, Al Quran versi DEPAG). Baca juga Surat Al Baqarah (2), Ayat 254 dan Surat An Nisaa (3), Ayat 39. Selain itu setiap orang wajib membayar berbagai asuransi, di antaranya asuransi kesehatan. Dengan demikian setiap orang yang menderita sakit bisa mendapat pengobatan gratis. Bagi penderita diabetes mendapat obat-obatan dan pengguna insuline mendapat insuline gratis berikut peralatannya. Setiap wanita berusia 50 tahun diwajibkan melakukan test kanker payudara, dan yang hasilnya positif mendapat pengobatan dan perawatan gratis. Bagi orang cacat yang tidak bisa berjalan diberi mobil atau kursi bermotor bertenaga listrik gratis. Bagi orang-orang yang memiliki mobil juga wajib mempunyai asuransi, sehingga apabila terjadi tabrakan tinggal mengisi formulis proses kejadian dan masing-masing mengirim formulir itu ke jawatan asuransinya dan tidak perlu gebuk-gebukan di antara pengemudi. Dengan adanya sosialisasi kehidupan ini, orang-orang usia kerja yang menganggur mendapat bantuan dari jawatan sosial untuk bisa hidup minimal; € 900,00 untuk bujangan (sendirian), dan € 1200,00 untuk suami-isteri, dan anak-anak mendapat tunjangan anak-anak. Peraturan ini juga berlaku untuk orang asing yang mendapat izin tinggal di Belanda. Jadi benih-benih prinsip pembagian hasil kerja “bekerja menurut kemampuan dan mendapat menurut kebutuhan”, ada di dalam kandungan masyarakat kapitalis yang sudah maju seperti di Eropa.
Di atas telah saya singgung, bagaimana negeri-negeri jajahan dengan mengibarkan tinggi-tinggi panji nasionalisme (baru) dan patriotisme membebaskan diri dari penjajahan dan menjadi negeri-negeri merdeka, dan kemudian negeri-negeri ini disebut Negeri Dunia ke-III atau Negeri Berkembang. Negeri-negeri bekas jajahan ini berada di antara dua kutub (alternatif pilihan), yaitu antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Negeri-negeri bekas jajahan yang dalam perjuangannya dibimbing dengan ide-ide sosialisme dan komunisme di bawah pimpinan Parai Komunis, membawa gerakan ke arah sistem sosialis, seperti di Cina, Vietnam, Korea Utara, Cuba dan Eropa Timur. Sedang perjuangan melawan penjajahan yang dipimpin oleh partai-partai yang berwatak nasionalis, berada di antara pengaruh kedua sistem tersebut termasuk Indonesia.
Sejak awal gerakan pembebasan nasional, sudah ada benih-benih yang membawa ide sosialis maupun ide kapitalis di Indonesia. Perjuangan ide-ide ini tercermin di dalam Sarekat Islam yang berdiri pada tahun 1909 dan pada tahun 1911 menjadi Sarekat Dagang Islam. Pada tahun seribu sembilan ratus duapuluhan, Sarekat Islam pecah menjadi SI putih dibawah pimpinan HOS Cokroaminoto dan SI merah yang berhaluan sosialistis di bawah pimpinan Semaun dengan partainya bernama dari ISDV (Indische Socialistische Democratische Vere(e)niging) kemudian menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia). Kemudian lahirlah berbagai partai yang membawa ide-ide nasionalisme.
Seperti yang saya singgung di tulisan saya di atas, bahwa ide-ide nasionalisme dan patriotisme adalah produk/anak/warisan jaman yang baru lahir ketika syarat-syarat jamannya telah memungkinkan dan tidak bisa lahir sebelumnya, misalnya pada periode perjuangan Teuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro dan lain-lain. Kelahiran ide-ide sosialisme dan komunisme di Indonesia juga demikian. Basis sosial/massa (akar rumput) gerakan yang dibimbing oleh ide-ide sosialisme dan komunisme adalah klas proletariat atau buruh industri yang sudah memiliki kesedaran klas, yang menyedari posisinya sebagai tenaga produktif dalam membangun kekayaan masyarakat, tetapi berada di dalam menindasan dan penghisapan kapitalis (pemilik kapital). Di negeri-negeri yang sudah maju, proletariatnya rata-rata tingkat SMU dengan serikat-serikat buruh yang mampu memperjuangkan nasibya dan biasa terorganisir di unit-unit produksi di pabrik-pabrik dan di pertanian yang dikelola secara kapitalistis dengan perjanjian kerja yang saling menguntungkan; karena itu proletariat ini diharapkan mempunyai militansi, disiplin kerja dan disiplin organisasi yang tinggi.
Bagaimana perkembangan proletariat Indonesia pada periode munculnya ide-ide sosialisme dan komunisme hingga tahun, sebutlah 1965? Pada awal tahun seribu sembilan ratusan, industri yang ada di Indonesia baru Jawatan Kereta Api, itupun baru di Jawa, kemudian pabrik-pabrik rokok, perusahaan tekstil dan batik dan perkebunan, karena itu tingkat kesedaran buruhnya juga masih sangat rendah dan kebanyakan dari mereka masih buta aksara. Karena itu bisalah dimengerti betapa sulitnya meningkatkan kesedaran klas mereka. Kalau ada aktifis gerakan buruh berusaha meyakinkan mereka, bahwa mereka itu dihisap oleh majikan, mereka menjawab: “Hlo, sampean itu gimana to, wong saya ini kalau tidak ditolong oleh Ndoro Raden Ngabei Bla-bla-bla ini hidup kami sengsoro kok”.
Memang benar, pada awal gerakan pembebasan nasional di Indonesia sudah banyak intelektuil seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Wilopo, HOS Tjokroaminoto, H. Samanhudi, KH Agus Salim, Mohammad Yamin, Semaun, Darsono, Amir Syarifudin, dr. Wiroreno, Maruto Darusman dan masih banyak lagi sebagai negarawan dan politikus bangsa yang berkualitas. Seperti Soekarno misalnya, dia adalah negarawan kaliber internasional, pengetahuan bahasanya tinggi, karena itu buku-buku bacaannya juga banyak. Dia dengan belajar dari pengalaman-pengalaman negarawan luar negeri dengan sangat jenial merumuskan Panca Sila sebagai filsafat bangsa, setelah mempelajari San Min Cui (Tiga Sila) Sun Yat Sen di Cina. Dia juga mempelajari karya-karya Marx, Islam dan Nasionalisme, karena itu di pidatonya pada Kongres Nasional ke-VI PKI 26 Sept 1959 dia menyebut dirinya sebagai orang ya Nasionalis, ya Muslim, ya Sosialis.
Rakyat Indonesia meski kesedaran klasnya masih rendah, namun bisa menerima kesedaran nasional dan patriotis yang anti penjajah. Seperti partai-partai komunis di Cina, Korea Utara dan Vietnam, PKI di dalam programnya juga tercantum program taktik dan strategi untuk melancarkan gerakan pembebasan nasional sebagai tahap yang harus dilewati sebelum bisa membangun sosialisme di Indonesia. Ditinjau dari syarat-syarat intern, masyarakat Indonesia dengan gerakan buruhnya yang masih belum dewasa, belum bisa menerima ide-ide sosialisme dan komunisme. Sedangkan di daerah pedesaan yang luas, para petani pekerja bekerja di bawah penghisapan feodal pemilik-pemilik tanah yang luas dengan imbalan berupa makan, kadang-kadang juga tempat tinggal, pakaian bekas, sarung baru setiap idul-fitri atau anak kambing setiap tahun. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang Islam abangan, dan tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar dan bercampur dengan anutan paganisme (menyembah berhala) dan klenik (ilmu kebathinan).
PKI belum bisa secara tepat merumuskan garis politiknya untuk mewujutkan ide-ide sosialisme di dalam gelombang gerakan pembebasan nasional yang didominasi oleh ide-ide nasionalisme dan patrotisme di bawah pimpinan partai-partainya. Ditinjau dari faktor luar, arus ide-ide sosialisme dan komunisme yang diusung oleh PKI pada awal berdirinya, datang dari gerakan sosial demokrasi (I-Sosial-Demokrat-V) yang dibawa oleh Henk Sneevliet dari Belanda. Baru setelah peristiwa Madiun datang ide-ide sosialisme dan komunisme dari Sovyet, Cina dan Vietnam ke Indonesia, karena pada periode awal kemerdekaan Indonesia banyak kader-kader komunis yang belajar di Sovyet, Cina dan Vietnam.
Partai komunis dinilai sebagai partai gerakan kiri atau merah. Kiri di ini tidak identik dengan golongan kiri pada Islam yang berarti golongan orang yang masuk neraka, atau kiri dengan tangan kiri untuk cebok. Seperti di Eropa, sebutan partai kiri adalah pertai berhaluan kerakyatan, yang membela kepentingan rakyat pekerja dan rakyat miskin. Karena itu di dalam menilai PKI sejak berdirinya hingga kehancurannya pada tahun 1965 pada syarat intern masyarakat Indonesia pada waktu itu, sulit kita katakan kematangannya, apakah merah tua, apakah merah muda, atau merah jambu. Paling PKI bisa kita katakan maju tidak lebih dari nasionalis kiri seperti PNI Ali Sastromijoyo dan Surahman. Karena itu tidaklah mengherankan kalau Presiden Sukarno menjadikan PKI sebagai sekutu di dalam mengganyang NELOLIM dan menganggap orang-orang PKI “yo sanak yo kadang, yèn mati mèlu kélangan” (baca di google “yo sanak yo kadang”).
Setelah Perang Dunia ke-II, Amerika Serikat dengan Blok Barat yang kapitalistis melancarkan perang dingin kepada negeri-negeri Blok Timur yang sosialistis dengan meneriakkan bahaya komunisme dengan propaganda “Komunisme adalah atheis”, yang dijabarkan dari tulisan K. Marx (?), bahwa “agama adalah candu (opium) masyarakat”. Kepada negeri-negeri berkembang yang sedang dilanda perang dalam negeri, AS membantu pemerintah menindas perlawanan rakyat untuk membangun sosialisme di bawah pimpinan partai-partai komunis mereka, seperti di Korea membantu presiden Syngman Rhee, yang berakhir dengan terjadinya Korea Utara dibawah presiden Kim Il Sung dan Korea Selatan dibawah presiden Syngman Rhee; di Cina membantu Presiden Ciang Kai Sek melawan gerakan rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina dibawah pimpinan Mao Tse Tung dan terjadilah Republik Rakyat Cina dan Taiwan; demikian pula terjadi di Vietnam Selatan yang berakhir dengan kekalahan yang memalukan Amerika Serikat.
Pada awal berdirinya Republik Indonesia, Presiden Soekarno berusaha menjaga netralitas Indonesia di antara Blok Barat dan Blok Timur. Tetapi AS yang dalam politik luar negerinya melancarkan perang dingin dengan Blok Timur, khawatir akan perkembangan komunisme dengan kebangkitan PKI setelah Peristiwa Madiun, yang pada awal tahun seribu sembilanratus limapuluhan PKI bangkit kembali dan menjadi partai yang sah. Pada pemilu tahun 1955, PKI menduduki nomer 4, setelah PNI, Masyumi dan NU. Belajar dari pengalamannya ikut dalam pemilihan umum, PKI menyedari bahwa latar belakang pendidikan kader-kadernya masih rendah dibandingkan dengan kader-kader partai PNI, Masyumi dan NU, yang caleg-calegnya bertitel Mr, Ir, Dr dan lain-lain. Untuk mengejar ketinggalannya itu PKI berusaha mengirim kader-kadernya belajar di negeri-negeri sosialis untuk mendapatkan titel-titel kesarjanaan. PKI juga berusaha untuk merekrut sarjana-sarjana terkemuka masuk menjadi anggota partai, dan seniman-seniman terkemuka diwadahi di Lekra. PKI berkembang dari prinsip pembangunan partai kader, yang mengutamakan kualitas anggota partai, menjadi partai massa yang beranggota banyak tanpa memperhatikan kwalitas. Pada rapat-rapat umum di beberapa kota disebar formulir masuk anggota, dan terjadilah pemborjuisan partai yang tidak lagi berwatak klas pekerja. PKI makin meyakini jalan parlementer untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang sosialistis.
Sejak berdirinya pada Mei 1920, setiap kali PKI mendapat teror pada pembrontakan tahun 1926 maupun pada Peristiwa Madiun 1948, PKI mengalami kehancuran pada kader-kader tingginya, yang menyebabkan kontinuitas kepemimpinan organisasi dan garis politiknya tidak bisa dipertahankan. PKI tidak berhasil menganalisa dengan tepat hubungan klas di dalam masyarakt Indonesia, untuk kemudian merumuskan dengan tepat garis politiknya yang menyangkut pimpinan-, tenaga pokok-, sekutu (front) revolusi, sasaran-, musuh pokok revolusi dan lain-lain, kemudian dengan analisa sifat masyarakt yang tepat merumuskan cara (jalan) revolusi Indonesia. Ini sangat penting agar kita mengenal sifat masyarakat untuk menentukan cara memecahkan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat yang sifatnya demikian itu. Secara umum (filosifis) bisa kita katakan, bahwa sifat hal-ikhwal menentukan cara untuk memecahkan masalah yang ada di dalam hal-ikhwal itu. Lenin, dalam menganalisa jaman kita ini mengatakan, bahwa jaman kita ini adalah jaman imperialisme dan revolusi proletar, yang berarti bahwa, sifat jaman kita ini adalah imperialistis dan cara untuk memecahkan kontradiksi di jaman ini adalah revolusi proletar yang bertahap-tahap, dan Perang Pembebasan Nasional dari penjajahan kolonial merupakan bagian dari tahap revolusi proletar.
Di Cina, Partai Komunis Cina yang berdiri pada tahun 1921, menganalisa masyarakat Cina bersifat setengah jajahan dan setengah feodal, yang berarti ada sistem ekonomi dan sosial yang feodalistis di pedesaan yang luas dengan komposisi klas, buruh tani, tani miskin, tani sedang, tani kaya dan tuan tanah yang berdampingan dengan sistem ekonomi dan sosial yang kapitalistis yang mengabdi pada imperealisme internasional di kota-kota dengan komposisi klas, gelandangan kota (buruh musiman), buruh industri, burjuasi kecil, burjuasi sedang, burjuasi nasional, kapitalis birokrat dan burjuasi komprador. Analisa ini ada di karya tulis Mao Tse Tung dengan judul “Masyarakat Tiongkok dan Revolusi Tiongkok”. Kemudian setelah PKI bangkit kembali dengan pimpinan-pimpinan muda Aidit cs., pada awal tahun seribu sembilanratus limapuluhan, di dalam menganalisa masyarat Indonesia, mencoba meniru analisa PKC dengan Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI). Bagi negarawan dan politikus Indonesia sungguh tidak mudah memetakan hubungan-hubungan klas yang ada di masyarakat Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau, yang kesenjangan perkembangan sosial dan ekonominya sangat tidak merata, dari Lembah Baliem di Papua Barat yang hidup di jaman batu dengan kotekanya dan Jawa yang kapitalistis dengan mall-mallnya yang megah-megah.
Pertumbuhan PKI ini sangat mengkhawatirkan AS yang sedang menghadapi sengit-sengitnya perang di Indocina. AS berusaha merongrong kekuasaan pemerintah RI dengan mencampuri pemberontakan-pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat, PRII dan Permesta, penggranatan Presiden Soekarno di Sekolah Cikini, penembakan Istana Negara dari udara oleh Maukar, dropping senjata oleh Allen Lawrence Pope dan lain-lain, seperti yang saya utarakan di tulisan saya di atas. Kejadian-kejadian ini mendorong pemerintahan Presiden Soekarno cenderung ke kiri. Hubungan Indonesia dengan negeri-negeri sosialis menjadi lebih akrap. Indonesia mengirim mahasiswa dan pendidikan militernya ke Uni Soviet, selain juga ke Akademi Militer West Point di AS. Indonesia belanja perlengkapan militer dari senjata AK untuk infanteri hingga pesawat tempur MIG dan kapal-kapal perang untuk ALRI di Uni Soviet. Indonesia keluar dari PBB yang didominasi oleh kepentingan AS dan bersama beberapa negeri berkembang membentuk PBB tandingan dengan menyelenggarakan KTT Asia-Afrika-Amerika Latin di Bandung. Dalam pidatonya Presiden Soekarno pernah mengatakan, bahwa poros Jakarta-Peking-Pyongyang telah memotong garis hidup NEKOLIM (baca di goole “poros Jakarta, Beijing, Pyongyang”). AS dengan CIA-nya juga berusaha untuk mendalangi berbagai kudeta di negeri-negeri berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Selatan termasuk di Indonesia.
Dengan menganalisa situasi intern (dalam) dan ekstern (luar) Indonesia, selanjutnya saya berusaha menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru di bawah presiden Suharto dengan Golkar sebagai alat kekuasaannya.

G30S.
Pengaruh situasi dunia yang dilanda Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur tercermin di dalam kehidupan politik dan militer di Indonesia. Di antara politisi ada yang orientasi politiknya cenderung ke AS dan ada yang cenderung ke Uni Soviet. Di kalangan militer juga demikian. Perwira-perawira tinggi militer Indonesia ada yang pro Barat dan ada yang pro Timur. Presiden Soekarno tetap berusaha menjaga keseimbangan politik Indonesia yang tetap netral, dengan menggalang front persatuan NASAKOM ( NAS-ionsionalismeA-gamaKOM-unisme). AS dengan pola-pola kudeta militernya memfaatkan kontradiksi di dalam militer Indonesia dengan isu adanya Dewan Jendral dari perwira-perwira kanan Angkatan Darat yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965 pada hari berdirinya ABRI. Isu ini juga dihempuskan ke kalangan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang berhaluan kiri di antaranya Brigjen Soepardjo, Kolonel Latief dan Letkol Untung. Kelompok perwira tinggi yang berhaluan kiri ini berusaha untuk mendahului kudeta Dewan Jendral ini dengan menangkap dan menghadapkan Jendral-jendral yang tergabung di Dewan Jendral kepada Presiden Soekarno. Kolonel Latief selalu melaporkan perkembangan gerakan ini kepada Soeharto selaku Panglima Kostrad. Lebih lanjut baca kesaksian-kesaksian Kolotel Latief di google “Kolonel Latief” termasuk ulasan sejarawan Asvi Warman Adam “Kolonel Latief dan Pelurusan Sejarah”. Dewasa ini dengan berkembang dan mendalamnya gerakan reformisme dan demokrasi, kita dengan mudah mendapatkan dokumen-dokumen sejarah sekitar kejadian G30S dan bagimana keakrapan Presiden Soekarno dengan tokoh-tokoh PKI, dan ini kelihatan jelas di pidato-pidato Presiden Soekarno yang berbentuk tulisan, CD, wikipedia, youtube dan lain-lain.
Dari bahan-bahan yang saya kumpulkan dari dukumen-dokumen yang bertaburan sewasa ini di internet, ada data-data yang menyatakan bahwa Suharto, Aidit, Sumarsono, Syam Kalarulzaman, A. Latief, Untung, Suparjo dan lain-lain pernah bersama menjadi peserta diskusi marxisme di Pathuk, Yogyakarta. Karena itu tidaklah mengherankan kalau PKI (Aidit) tidak memasukkan Suharto ke dalam kelompok Dewan Jenderal, yang diisukan akan melakukan kudeta pada ultah Hari Angkatan Bersenjata 5 Okt 1965. Selain itu juga karena Suharto memiliki dendam pribadi kepada Jendral Yani, kerena Suharto dikritik terlibat pada penjualan pentil dan ban mobil dan ambisinya terhalang oleh prestasi Jendral Yani. Ada juga dokumen yang memberitakan, bahwa A. Yani pernah ditunjuk oleh Sukarno sebagai pengganti, bila karena sakitnya berhalangan melakukan tugas kepresidenannya, seperti ulasan di bawah ini:
_________________________________
SEPUTAR G30 S:SOEHARTO DALANG PEMBUNUHAN JENDERAL ACHMAD YANI?

Kesaksian bekas Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama HARYA SUDIRJA bahwa
Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi presiden kedua bilakesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut."BAPAK sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani - red) bahwa dia bakal menjadi presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain", ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani,Yuni Yani dan Edi Yani - Sebelumnya iberitakan dalam acara diskusi "Jakarta - Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran" terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.
__________________________________

Situasi di kalangan jenderal di Angkatan Darat ini tampaknya bisa disinyalir oleh Inggris maupun Amerika yang mempunyai 6 konsep untuk menggulingkan Presidan Sukarno, seperti yang saya angkat dari dokumen di bawah ini:
___________________________________

Berbagai Kisah G30S [9/11/2008 10:56:00 AM ]
Oleh Dr Asvi Warman Adam
……
Menurut David T Johnson (1976), ada enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat dalam menghadapi situasi yang memanas di Indonesia menjelang tahun 1965: 1) Membiarkan saja, 2) Membujuk Soekarno mengubah kebijakan, 3) Menyingkirkan Soekarno, 4) Mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan, 5) Merusak kekuatan PKI, 6) Merekayasa kehancuran PKI sekaligus kejatuhan Soekarno. Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.
…..
__________________________________



Untuk itu muncullah isu Dewan Jenderal seperti yang saya angkat dari google “Isu Dewan Jenderal” seperti di bawah ini:
__________________________________

Lalu PKI mengembuskan isu tentang “Dewan Jenderal” dengan disiarkannya apa yang disebut “Dokumen Ginchrist”. Ginchrist adalah Duta Besar Inggris yang waktu itu bertugas di Indonesia. Dan dokumen yang memakai namanya itu dikatakan ditemukan di rumah Bill Palmer, di Puncak, sewaktu rumah importir film-film Amerika itu, diobrak-abrik Pemuda Rakyat.
Pimpinan PKI DN Aidit yang mengembuskan isu “Dewan Jenderal”, dibicarakan dengan Subandrio yang merangkap ketua BPI (Badan Pusat Intelijen). Isu itu sampai ke telinga Presiden Soekarno. Bung Karno kemudian menanyakan kepada Pangad Letjen. A. Yani: “Apa benar ada Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat, antara lain, untuk menilai kebijaksanaan yang telah saya gariskan?” Jenderal Yani menjawab, “Tidak benar, Pak. Yang ada ialah “Wanjakti” (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi). Dewan ini mengurus jabatan dan kepangkatan perwira-perwira Tinggi Angkatan Darat.”
__________________________________________

Dari sini dapat kita lihat bagaimana campur tangan asing dalam peristiwa g30s. Dengan isu Dewan Jenderal ini Inggris maupun Amerika mengharapkan, bahwa dengan tuduhan adanya Dewan Jenderal ini bisa mempertajam kontradiksi antara pemerintah Sukarno dengan Angkatan Darat. Dan kalau itu benar-benar terjadi, Inggris dan Amerika akan mendukung Dewan Jenderal untuk menggulingkan Sukarno, sebagai rencana A. Kalau rencana A ini tidak bisa dilaksanakan, maka Inggris dan Amerika akan mendukung Suharto sebagai Panglima Kostrad yang “bekerja sama” dengan kelompok perwira kiri di Angkatan Darat yaitu Syam Kamarulzaman-Aidit/PKI, A. Latief, Untung dan Suparjo sebagai rencana B, dengan catatan, bahwa lewat Syam Kamarulzaman, Suharto juga berusaha mencari dukungan Amerika dan Inggris untuk merealisasi ambisinya. A. Latief dua kali melaporkan rencana penangkapan para jenderal yang diduga terlibat dalam Dewan Jenderal untuk dihadapkan ke Presiden Sukarno kepada Suharto.
____________________________________Kolonel Latief dan Pelurusan Sejarah Oleh Asvi Warman Adam......Kedua, Latief mengeluarkan kesaksian bahwa ia telah memberitahukan rencana aksi G30S itu kepada Soeharto, baik pada tanggal 28 September 1965 (di rumah Jalan Agus Salim) dan di RSPAD Gatot Subroto pada malam hari sebelum peristiwa terjadi.......____________________________________

Ada dokumen tentang jam-jam terakhir menjelang dilaksanakannya penagkapan jenderal-jenderal pada malam 30 Sept 1965, di mana rapat terakhir dipimpin oleh Syam Kamarulzaman, seperti potongan dokumen di bawah ini:
____________________________________
TEMPO Majalah Berita Mingguan, 17 November 2008
Lima pemimpin operasi penculikan menggelar rapat persiapan terakhir. Sjam Kamaruzaman (Ketua Biro Chusus Partai Komunis Indonesia), Supono Marsudidjojo (Asisten Sjam di Biro Chusus), Kolonel Abdul Latief (Komandan Garnisun Kodam Jaya), Letkol Untung (Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa), dan Mayor Sujono (Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim) duduk mengitari meja rapat. Wajah mereka letih. Seharusnya operasi penculikan sudah bergerak pukul 11 malam. Rencana terpaksa diubah karena tim inti terlambat berkumpul.
____________________________________
Dari kenyataan bahwa sidang-sidang perencanaan operasi G30S dipimpin oleh Syam Kamaru(l)zaman dan laporan A. Latief kepada Suharto, saya mempunyai kesan, bahwa grup komando G30S menugaskan Suharto, - selaku Komandan Kostrad dan kawan bekas pemuda kelompok Pathuk-, sebagai komandan lapangan dalam melaksanakan operasi G30S. Untuk pelaksanaan operasi ini Suharto mempersiapkan beberapa batalion, seperti cuplikan dokumen di bawah ini dengan dalih persiapan untuk ultah ABRI 5 Okt :
_____________________________________Kolonel Latief dan Pelurusan Sejarah Oleh Asvi Warman Adam
Tulisan Coen Hotzappel (dalam Journal of Contemporary Asia, vol 2, 1979) dapat dipandang dalam konteks skenario nomor 6 yang dikemukakan David T Johnson di atas. Operasi G30S dilakukan oleh tiga pasukan yaitu Pasopati, Pringgodani (dalam versi sejarah resmi disebut Gatotkaca), dan Bimasakti. Penculikan para jenderal dilakukan oleh pasukan Pasopati. Setelah itu mereka diserahkan kepada pasukan Pringgodani yang mengkoordinir kegiatan di Lubang Buaya, sedangkan pasukan Bimasakti bertugas menguasai RRI, Telekomunikasi, dan teritorial.
______________________________________
Hasil operasi bisa kita ikuti di majalah Tempo di bawah ini:
_____________________________________
TEMPO Majalah Berita Mingguan, 17 November 2008
LUBANG Buaya, 1 Oktober 1965, pukul 05.30. Tim penculik Pasopati kembali ke markas dengan kabar buruk. Tiga jenderal tewas tertembak, termasuk sasaran utama, Ahmad Yani. Target kakap lainnya, Nasution, lolos. ”Kami semua terdiam,” kata Sjam.
Semula Aidit bermaksud membawa para jenderal ke hadapan Presiden Soekarno hidup-hidup dan meminta mereka membatalkan rencana kup Dewan Jenderal. Sekarang, rencana itu gagal. .
Sejak itu, seperti rumah kartu, operasi Biro Chusus PKI perlahan-lahan runtuh. Satu batalion Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, yang direncanakan datang, tak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tak pernah ada.
_______________________________________ ______
Dari fakta-fakta yang saya kumpulkan di atas, saya mempunyai kesan, bahwa Suharto selain pura-pura menjadi pelaksana komandan operasi G30S, sebenarnya dia mempunyai rencana sendiri. Di sini juga kita bisa melihat “kelihaian” Suharto, untuk tidak mengatakan kelicikannya. Menurut kesimpulan Subandrio rencana Suharto itu sebagai berikut ini:
______________________________________Kolonel Latief dan Pelurusan Sejarah Oleh Asvi Warman Adam
Soebandrio menyimpulkan, rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama, menyingkirkan saingannya di Angkatan Darat seperti Yani dan lain-lain. Tahap kedua, membubarkan PKI yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu. Tahap ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 Menteri yang Soekarnois, termasuk Soebandrio. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno.
________________________________________Selain fakta-fakta di atas yang memberi kesan, bahwa Suharto sebagai komandan lapangan dalam operasi G30S, ada dokumen yang memberitakan kekecewaan Aidit di Jawa Tengah, setelah mendengar perkembangan aksi G30S di Jakarta, dengan mengatakan, celakalah kalau Suharto berkhianat, seperti dokumen di bawah ini:
_______________________________________
Mengenang Malam Jahanam (7a)
September 29, 2007 in BERITA, MALAM JAHANAM
Oleh: Harsutejo
KOLONEL ABDUL LATIEF
.....
Trio Sel Komunis?Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S sebagian orang mengutuk Latief sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jenderal Suharto. Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Suharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawahtanah PKI bersama Letkol Untung dan…. Jenderal Suharto di bawah binaan Syam [atau Aidit?] sebagai bagian dari BC PKI. Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jenderal Suharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta, DN Aidit menyatakan, “Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto!”.....
________________________________________________
Kekecewaan Aidit ini bisa dimengerti, karena Suharto pernah menjadi anggota grup diskusi bersama di Pathuk Yogyakarta. Karenanya Aidit/PKI tidak memasukkan Suharto ke dalam grup Dewan Jendral, bahkan ada kesan, Suharto - karena posisinya sebagai Komandan Kostrad - ditugasi sebagai komandan lapangan dalam melakukan aksi penculikan perwira-perwira tinggi Dewan Jendral, tanpa memperhitungkan, bahwa Suharto sebenarnya mempunyai rencanamya sendiri. Dan ini sesuai dengan MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan) yaitu kerja di kalangan kaum buruh, kaum tani dan di kalangan musuh (termasuk di Angkatan Bersenjata RI). Dan khusus untuk kerja di kalangan ABRI ini Aidit membentuk organ Biro Khusus seperti dokumen di bawah ini:
___________________________
GEMBONG G30S, SYAM KAMARUZAMAN (9)
Oleh: Harsutejo
........
Sebagai Ketua BC PKI, Syam lapor langsung kepada Aidit. Karena Aidit satu-satunya pimpinan PKI yang membentuk BC serta mengetahui personelnya, maka BC ini merupakan partai dalam partai dengan Syam sebagai orang tertingginya. Seperti disebutkan oleh Sudisman, BC dibentuk tanpa persetujuan CC PKI, dalam hal ini Aidit telah melanggar konstitusi partai. Dengan demikian BC bukan aparat partai, tetapi aparat Aidit. Di pihak lain yang mengontrol seluruh struktur aparat dan sepak terjang BC bukan Aidit, tetapi Syam. Jika Syam seorang agen ganda, maka praktis seluruh struktur BC merupakan alat dalam kendali musuh PKI.
.........
______________________
Dari semua ini dapat kita ketahui keblingeran pimpinan PKI dengan kelemahan organisasinya, dalam saat-saat yang gawat mempercayakan pimpinan pada orang-orang seperti Suharto, yang secara organisatoris tidak mendapat pendidikan yang periodik di bidang ideologi dan politik dari partai, karenaya juga Suharto tidak terikat pada disiplin partai; hanya karena pernah bersama dalam grup diskusi di Pathuk-Yogyakarta dan kebenciannya kepada A. Yani sebagai pimpinan Dewan Jendral karena masalah pribadi, pimpinan PKI mempercayainya.
Seperti di atas telah saya singgung, dalam menganalisa kelemahan PKI, seperti halnya Nasionalisme dan Patriotisme, Komunisme juga produk perkembangan sejarah, dengan pengertian, bahwa komunisme tidak bisa ada, sebelum syarat-syarat jaman memungkinkannya. Jadi komunisme tidak bisa muncul ketika jaman Perang Padri atau perang Diponegoro.
Akar rumput PKI adalah gerakan buruh. Sedang pada mula pertumbuhannya, gerakan buruh di Indonesia masih sangat lemah, industri besar belum ada, paling-paling buruh kereta api, pabrik rokok, batik dan lain-lain dan tingkat pendidikannya pun masih sangat rendah. Karena itu juga pimpinan PKI kurang bisa menyerap pandangan-pandangan ilmiah dari masa pendukungnya, yang akhirnya partai membuat kesalahan yang prinsipiil. Partai dalam membebaskan rakyat pekerja harus berprinsip membantu rakyat membebaskan dirinya, dan bukan bertindak seperti Godfather, Robin Hood atau Zoro yang menghadiahi rakyat dengan kebebasan dan hak asasi, dan dengan teori MKTBP dengan organ Biro Khusus pimpinan PKI berharap bisa menghadiahi rakyat dengan kebebasan dan hak-hak asasi.
Karena itu bisalah dimengerti, bahwa pertumbuhan PKI sampai tahun 1965 tidak bisa lebih dari partai sosial demokrasi yang dibawa oleh partai nasionalis kiri PNI sayap Alisastro Amijoyo dan Surahman, yang pada saat ini bisa dicapai oleh beberapa negeri seperti Venesuela, Brasilia, Nicaragua dan lain-lain di Amerika Selatan.
Dari fakta-fakta selama ini, tidaklah sulit untuk sampai kepada kesimpulan, bahwa Suharto telah secara licik melakukan kudeta atas Presiden Sukarno. Pada awal kekuasaannya Suharto pernah melemparkan tuduhan, bahwa Presiden Sukarno terlibat dalam usaha kudeta oleh G30S/PKI. Entah dapat peringatan dari mana, tuduhan yang janggal itu kemudian tidak terdengar kembali, tetapi diam-diam membiarkan Sukarno yang sedang sakit itu meninggal di tahanan rumah.
Sedang fakta-fakta yang lain dapat kita lihat kebijaksanaan pemerintahannya yang bertolak belakang dengan haluan negara yang digariskan pada pemerintahah Sukarno.
Indonesia pasca Orba.
Setelah Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan, sebenarnya para elite politik dan rakyat Indonesia tidak siap untuk memperiapkan alternatif sistim dan kebijaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Ketiadaan demokrasi dan kediktatoran tidak memberikan kemungkinan untuk merancang kebijaksanaan pemerintahan untuk mereformasi Orde Baru yang sudah bangrut. Setelah Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan, akibat tekanan politik gerakan mahasiswa dan rakyat, dengan demonstrasi-demonstrasi, Habibi dari wakil presiden diangkat menjadi presiden.
Habibi setelah selesai belajar, tinggal dan bekerja di Jerman. Sebagai seorang sarjana tehnik dia memang sarjana yang berhasil, bahkan dia kembali ke Indonesia atas permintaan Suharto untuk mengembangkan industri penerbangan. Selain aktif di bidang industi penerbangan Habibi pernah aktif di ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia).
Karena lama di luar negeri, Habibi betapapun terlalu singkat waktunya untuk mengetahui dengan baik lika-liku perpolitikan di Indonesia, sedangkan selama di luar negeri saya tidak melihat kegiatan politik yang menonjol untuk Indonesia, misalnya mendekati mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Jerman dan berdiskusi dengan ide-idenya untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Bahkan bahasa Indonesianya kedengaran lucu untuk telinga orang Indonesia. Peluang yang baik untuk bisa memduduki posisi presiden ini tidak bisa diraih oleh Habibi pada pemilihan presiden ke-4, dan kursi kepresidenan jatuh ke Gus Dur.
Tentu saja selain waktu yang sangat pendek dan kondisi subyektif dan obyektif pada waktu itu Habibi tidak bisa berbuat banyak untuk negara dan tanah air kita. Habibi hanya bisa mengantar sistim pergantian presiden secara konstitsionil, dengan diadakannya pemilihan presiden ke-4, setidak-tidaknya yang disepakati oleh partai-partai yang ada pada waktu itu.
Ketika terjadi rame-rame G30S, Gus Dur sejak tahun 1963 berada di Timur Tengah dan Eropa dan baru kembali ke Indonesia pada tanggal 4 Mei 1971 (Biografi Gus Dur oleh Greg Barton hlm. 109). Selama di luar negeri Gus Dur selain kegiatan belajarnya masih aktif berdiskusi politik dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan sesampainya di Indonesia aktif berpolitik di dalam wadah Nahdhatul Ulama dengan gaya vokalnya yang terang-terangan dan berani. Manover-manover politiknya sering tidak bisa dimengerti oleh kawannya sendiri. Bahkan taktik politiknya sering diejek sebagai “jurus-jurus pendekar mabuk”.
Ketidak-mampuan Gus Dur menganalisa dengan tepat imbangan sisa-sisa kekuatan Suharto dan kroni-kroninya dengan kekuatan pro reformasi dan demokrasi secara riil melatar belakangi kebijakan politik Gus Dur yang keburu nafsu dan serampangan. Kondisi kesehatan matanya, mungkin juga menjadi kendala untuk secara visuil melihat sendiri situasi di media cetak maupun televisi dan menduga dengan baik motif-motif orang-orang yang diajak bicara. Gus Dur juga tidak berhasil menyusun pemerintahan yang mendukung pelaksanaan kebijakannya. Segera setelah menjadi presiden, Gus Dur mencanangkan kebijakan untuk mengadili Suharto dan keluarganya, mencabut undang-undang pelarangan buku-buku komunisme, dan PKI, melakukan otokritik atas keterlibatan BANSER (Barisan Serbaguna) dalam pembasmian orang-orang yang dianggap komunis sebagai pimpinan tinggi NU dan GP Ansor dan lain-lain, dalam kondisi sisa-sisa kekuatan riil Suharto dan kroni-kroninya masih kuat.
Akhirnya pemerintahan Gus Dur digoncang oleh sisa-sisa kekuasaan Orde Baru dengan pemboman di Ambon, rekayasa bentrokan kesukuan dan keagamaan di beberapa daerah untuk mengalihkan kebijakan Gus Dur untuk mengadili KKN, pelanggaran hak-hak azasi dan demokrasi periode pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Presiden Gus Dur tidak berhasil melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan politik, bahkan kecerobohan kerja administrasi- keuangannya masalah buloggate dan Bruneigate menjadi isu untuk menambah kesulitan Gus Dur. Pemerintahan Gus Dur berakhir ketika memorandum ke-2 DPR memberi penilaian tentang kegagalan pemerintahannya.
Meski gagal mereformasi Orde Baru, pemerintahan Gus Dur menunjukkan dengan tegas dan jelas memberikan arah reformasi bagi rakyat Indonesia. Sejak itu rakyat yang menjadi korban pemerintah ORBA berani terang-terangan mengutarakan penderitaannya selama pemerintahan ORBA.
Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur lengser. PDI seperti Golkar dan PPP, sebenarnya adalah partai haram jadah dan aparat kekuasaan Orde Baru yang lahir dari pemerkosaan hak-hak azasi dan demokrasi. Kehadiran Megawati di PDI ditampilkan untuk mendorong lahirnya PDIP. PDIP berguna bagi Orde Baru, untuk dijadikan bedak pupur-demokrasi, sedang bagi politisi demokrat bisa dijadikan barometer, sejauh mana Suharto berani menindak kebijakan politik PDIP di bawah kepemimpinan anak Sukarno (Sukarnoputri) yang menyerempet kebijakan pemerintahan rezim Orde Baru. Megawati dan pimpinan PDIP mempunyai banyak pengalaman tentang lika-liku dalam menghadapi tekanan-tekanan rezim Orde Baru. Bahkan ketika terjadi konflik di PDI, grup Megawati bisa menarik perlindungan tokoh-tokoh militer dari usaha pemggembosan lewat lawan-lawannya. Bermodal pengalamannya ini, masa pemerintahan Megawati bisa bertahan hingga akhir jabatan pemerintahan Gus Dur-Megawati. Selama pemerintahan Megawati gerakan reformasi berjalan terus, meskipun Megawati sebagai presiden tidak secara aktif mendorongnya. Selain itu sejak tahun-tahun terakhir Orba di kalangan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat muncul kelompok reformasi. Melihat bahwa arus reformasi dan pembelejetan KKN, pelanggaran demokrasi dan hak-hak azasi rezim Orde Baru tidak bisa ditahan lagi, banyak dari perwira tinggi ini yang terjun ke dalam kegiatan politik, diantaranya banyak yang mendirikan partai politik, di antaranya yang berhasil adalah SBY.
SBY menjadi presiden lewat pemilihan langsung, suatu kemajuan yang luar biasa bagi demokrasi yang semakin mendewasa di Indonesia. Kemudian dalam periode ke-2 masa jabatan kepresidenannya, meski pasangan capres-cawapres belum sepenuhnya berjiwa besar dan legowo menerima kekalahannya, tetapi tokh lumayan, bisa berjalan dengan lancar. Dan dalam pemilihan kali ini kita bisa melihat keterpurukan partai-partai haram jadah periode Orba. Namun ini tidak berarti, bahwa keberhasilan pemerintahan SBY akan melewati jalan yang mulus, melihat kenyataan bahwa, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, yang karenanya kesenjangan sosial dan ekonomi sangat besar, dari pedalaman pulau-pulau Papua Barat dan Kalimantan yang masih hidup di jaman komune primitif dan kanibalis hingga di kota-kota besar yang hidup secara kapitalistis.
Selain itu, warisan kebobrokan Orde Baru di bidang sosial, ekonomi dan politik tidak bisa diseleseaikan dalam beberapa periode jabatan kepresidenan. Periode pertama masa jabatan kepresidenen SBY telah meletakkan landasan memberantas KKN yang seharusnya terus disempurnakan perundang-undangannya, aparat pelaksanya dan menjadi pragram strategis yang harus terus-menerus dilaksanakan. Praktek-praktek KKN warisan Orba ini telah menghambat terbentuknya aparat pemerintahan yang jujur di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif pusat maupun di daerah. Untuk membina aparat pemerintahan yang jujur perlu membenahi prinsip-prinsip pembangunan partai yang baik, lewat seminar-seminar di forum diskusi maupun tayangan TV tentang pembangunan partai di bidang ideologi, politik dan organisasi, karena partai-partai selain bertanggung jawab juga sumber lahirnya aparat-aparat pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu ada forum berupa kampanye, media cetak maupun TV, agar partai-partai bebas adu programnya dan biar rakyat menilai program partai yang sesuai dengan kehendaknya. Selama ini untuk menjadi aparat harus membeli pemilih dengan memberi imbalan berupa uang, dan ini bagi calon pejabat merupakan investasi yang harus kembali, bahkan bisa mendapat laba bila nanti menjadi pejabat dan menghalalkan praktek-praktek korupsi selama jabatannya.
Selain itu masalah yang harus terus-menerus dicekam dalam pembangunan nasion adalah menegakkan ideologi bangsa yaitu nasionalisme dan patriotisme. Tanpa ada kesedaran nasionalisme dan patriotisme seperti badan tanpa jiwa, yang lama kelamaan akan menjadi lumpuh dan mati. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan (partai), ras, suku dan agama. Untuk itu perlu ada program/rencana termasuk tema/isi dan perinciannya, pelaksanaan (pengorganisasian/aparat pelaksanaan dari berbagi eselon) dan kontrol.

Sampai di sini saja pendapat saya.

h. Seger